Jumat, 24 November 2017

Paten Biodiesel Minyak Jarak

Biodiesel Minyak Jarak


Kementerian Kehutanan melalui Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kehutanan untuk pertama kalinya mempatenkan empat hasil penelitian, salahnya tentang Pembuatan Biodiesel dari Minyak Jarak Pagar dengan Proses Esterifikasi - Transesterifikasi (Nomor Paten : ID P0027952, Inventor: Prof.Dr.Ir.H. Sudarajat, M.Sc). Empat paten hasil penemuan yang terdaftar atas nama Puslitbang Keteknikan Kehutanan dan Pengolahan Hasil Hutan (Pustekolah) diperkenalkan dan dipromosikan di Kementerian Kehutanan Jakarta, Senin (26/11). "Untuk pertama kalinya Badan Litbang mempromosikan hasil-hasil penelitiannya, ke depan perlu dilakukan sosialisasi," kata Kepala Badan Litbang Kehutanan, R Iman Santosa. Teknologi produksi biodiesel dengan proses ESTRANS yang dapat digunakan sebagai bahan bakar murni (100%) pada motor berbahan bakar solar. Hasil riset kedua yang dipatenkan, yakni Perekat Tanin untuk Produk Perkayuan (Nomor Paten : ID P0028142, Inventor : Prof.Dr.Drs. Adi Santoso, M.Si). Produk perekat tannin berbahan dasar alami kulit kayu mangium, yaitu TA 3002, TP 3041 dan TR 3051. Ketiganya diciptakan untuk menggantikan perekat sintesis berbasis phenolik dan resorsinol yang selama ini diimpor. Alat Ukur Diameter Pohon ( Nomor Paten : ID S0001084, Inventor : Wesman Endom, M.Sc dan Yayan Sugilar ) atau disebut alat ukur Wesyan. Alat ukur Wesyan tersebut memungkinkan pengukuran pohon berdiameter besar dan berbanir di lapangan dapat dilakukan oleh satu operator dengan lebih mudah dan tingkat ketelitian terjaga. Hasil lain yang dipatenkan, Alat Pendinginan Asap dan Proses untuk Memproduksi Cuka Kayu dari Pembuatan Arang ( Nomor Paten : ID P0028528, Inventor : Tjutju Nurhayati, Dipl. Chem ). Teknologi produksi cuka kayu berkualitas dari asap pembuatan arang yang dapat diaplikasikan untuk pengawet, penggumpal getah, desinfektan, serta pembasmi hama dan penyubur tanaman. Penemuan para peneliti Badan Litbang Kehutanan tersebut diharapkan dapat diaplikasikan oleh para stakeholder terkait, yaitu pengambil kebijakan dan penyedia energi nasional, industri kehutanan yang selama ini menggunakan bahan perekat kimia.


Sabtu, 04 November 2017

Penerapan ISO 9001:2008 di Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya

Penerapan ISO 9001:2008 di Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya

PT Adhi Karya, Tbk., sebagai salah satu perusahaan jasa konstruksi terbesar di Indonesia, melihat kebutuhan akan produk-produk precast dan peralatan pendukung konstruksi dalam kegiatan proyek-proyek konstruksi yang dikerjakan sangatlah signifikan terhadap biaya konstruksi. Sebagai contoh, kebutuhan produk precast untuk pekerjaan konstruksi yang dilakukan oleh PT Adhi Karya, Tbk. selama ini sebagian besar masih dipasok oleh produk precast dari pihak lain.
Apabila kebutuhan produk precast 90% dapat dipenuhi sendiri oleh PT Adhi Karya, Tbk., maka ini dapat menghemat sekitar 10% – 15% dari biaya konstruksi. Atas dasar kebutuhan itulah, maka pada pertengahan tahun 2012, PT Adhi Karya, Tbk. membentuk divisi baru, yang bernama Divisi Precast & Peralatan. Tujuan dari pembentukan divisi ini adalah dalam rangka mendukung kegiatan konstruksi dalam hal pemenuhan produk precast dan pendukung peralatan konstruksi.
Dengan dibentuknya Divisi Precast & Peralatan ini, maka untuk jangka pendek semua kebutuhan produk precast dan pendukung peralatan konstruksi dapat dipenuhi secara mandiri. Dan untuk jangka panjang, Divisi Precast & Peralatan diharapkan dapat menjual produk dan jasanya kepada pihak lain selain PT Adhi Karya, Tbk. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dengan perusahaan lain di bidang sejenis, maka pihak manajemen Divisi Precast & Peralatan merasa perlu menerapkan Sistem Manajemen Mutu yang bersifat global dan dapat diterima oleh pihak pelanggan. Penerapan Sistem Manajemen Mutu tersebut mengacu kepada Standar ISO 9001:2008 dan diterapkan untuk lokasi Head OfficePlant Precast dan Plant Peralatan. Penerapan standar ISO 9001:2008 yang menyeluruh pada semua lokasi Divisi Precast & Peralatan diharapkan dapat mendukung proses bisnis divisi menjadi lebih baik dan responsif dalam memenuhi permintaan pelanggan.
PT Bika Solusi Perdana, sebagai konsultan yang dipercaya oleh pihak Manajemen Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya, Tbk. untuk membantu proses penerapan Sistem Manajemen Mutu  ISO 9001:2008, melaksanakan kegiatan konsultasi dalam 2 tahapan konsultasi.
Tahap pertama, penerapan ISO 9001:2008 dilakukan di Head Office Divisi Precast & Peralatan, Jl. Raya Pasar Minggu KM. 18, Jakarta. Lingkup penerapan ISO 9001:2008 di Head Office ini meliputi aktifitas marketing, engineering, procurement, HRD & GA, sedangkan tahap kedua penerapan ISO 9001:2008 dilakukan di Plant Peralatan – Cibitung dan Plant Precast – Sadang.
 Tahapan pelaksanaan kegiatan konsultasi adalah :
1.    Kegiatan Diagnostic Assessment
Tujuan kegiatan Diagnostic Assessment adalah untuk mendapatkan gambaran awal mengenai proses bisnis, penerapan sistem manajemen dan ketersediaan dokumen disesuaikan dengan persyaratan Standar ISO 9001:2008.
2.    Pelatihan Pemahaman Persyaratan ISO 9001:2008
Tujuan pelatihan adalah memberikan pemahaman persyaratan standar ISO 9001:2008 kepada seluruh personil yang terlibat dalam penerapan ISO di Divisi Precast & Peralatan. Pelatihan yang diikuti mulai dari level manajemen sampai pelaksana ini membrikan detail pemahaman interpretasi klausul ISO 9001:2008.
3.    Pengembangan Dokumen Mutu
Proses selanjutnya adalah pengembangan dokumen sistem manajemen mutu, setelah mendapatkan gambaran flow process di Divisi Precast & Peralatan di PT Adi Karya, Tbk., maka Konsultan BSP melakukan pengembangan dokumen, mulai dari pembuatan Manual Mutu, prosedur yang dipersyaratkan oleh standar ISO 9001 beserta rekamannya, dan prosedur lain yang diperlukan untuk memastikan penerapan sistem manajemen mutu pada proses bisnis di atas terkendali dan berjalan efektif. Selain itu ditetapkan pula Kebijakan Mutu Divisi Precast & Peralatan beserta Sasaran Mutu yang akan dicapai dengan diterapkannya standar ISO 9001:2008.
4.    Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001 dan Monitoringnya
Setelah dokumen mutu yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ISO 9001:2008 direview dan disahkan oleh pihak manajemen, tahapan selanjutnya adalah menjalankan sistem manajemen mutu tersebut dalam keseharian proses di Head Office maupun di lokasi plant. Selama kegiatan penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001, Konsultan BSP juga melakukan monitoring kegiatan untuk memastikan sistem dijalankan dengan konsisten serta membantu bila terjadi ketidaksesuaian dalam penerapan sistem.
5.    Pelaksanaan Audit Mutu Internal dan Tinjauan Manajemen
Tujuan pelaksanaan audit mutu internal adalah mengukur efektifitas penerapan sistem manajemen mutu yang sudah diterapkan. Namun sebelum pelaksanaan audit mutu internal dilaksanakan, pihak Konsultan BSP memberikan pelatihan audit mutu internal kepada calon-calon auditor mutu internal Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya, Tbk. Pelatihan ini bertujuan untuk memastikan para calon auditor memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk menjalankan tugasnya sebagai tim auditor mutu internal.
Setelah pelaksanaan audit internal dilaksanakan disertai dengan pelaksanaan perbaikan ketidaksesuaian yang ditemukan, selanjutnya fase penerapan ISO 9001 dilanjutkan dengan pelaksanaan rapat tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen ini membahas antara lain hasil pelaksanaan audit mutu internal, tindakan perbaikan yang telah atau sedang dilakukan, pembahasan kinerja proses dan pencapaian sasaran mutu dan sebagainya.
6.    Proses Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
Setelah dianggap siap, fase terakhir adalah proses sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008 di Divisi Precast & Peralatan yang dilakukan oleh badan sertifikasi URS pada akhir bulan Feruari 2013 untuk Head Office Jakarta dan pada awal bulan Mei 2013 untuk Plant Peralatan Cibitung dan Plant Precast Sadang.
Berkat kerjasama dan dukungan dari semua pihak di Divisi Precast & Peralatan, akhirnya pihak Badan Sertifikasi menyatakan Sistem Manajemen Mutu Divisi Precast & Peralatan sesuai dengan persyaratan standar ISO 9001:2008 dan direkomendasikan meraih sertifikat ISO 9001:2008.
PT Bika Solusi Perdana (BSP) dengan ini mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang diberikan oleh Divisi Precast & Peralatan PT Adhi Karya, Tbk. serta kerjasama yang sangat baik selama proses pengembangan dan implementasi ISO 9001:2008. Selamat atas pencapaiannya memperoleh Sertifikat ISO 9001:2008. Semoga prestasi ini dapat terus dipertahankan dan selanjutnya semangat untuk terus melakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement) yang terdapat dalam ISO 9001:2008 dapat terus terpelihara dan terjaga.


Referensi:



Rabu, 01 Juni 2016

Jenis- Jenis Merk dan Contoh Kasus Pelanggaran Hak Merek


Jenis- Jenis Merk dan Contoh Kasus Pelanggaran Hak Merek
·                     Merek Dagang
Merk dagang adalah merk yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
·                     Merek Jasa
Merk jasa adalah merk yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
·                     Merek Kolektif
Merk kolektif adalah merk yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Fungsi dari merek dapat dikatakan sebagai pemberitahu dan pembanding produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari perusahaan lain atau orang lain. Dapat dikatakan pula fungsi dari merek adalah sebagai jaminan mutu produk tersebut terutama dari segi kualitasnya. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti menduplikasi merek tersebut dengan merubah beberapa kata dari merek tersebut tetapi jenis produk sama ataupun sebaliknya.

Kasus merek di Indonesia banyak terjadi baik bidang industri. Kasus-kasus tersebut bahkan ada yang menuai kontroversi dan ada yang masih saat ini tetap beredar di pasaran. Penulisan ini saya akan membahas salah satu contoh kasus merek yang beredar di pasaran, beserta analisis dan contoh-contoh lainnya.

1. Pemalsuan Produk Milk Bath merek the Body Shop di Jakarta.
 Milk Bath adalah salah satu produk kosmetik yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, suatu perusahaan kosmetik terkenal dari Inggris. Milk Bath digunakan untuk keperluan mandi yang mempunyai sifat larut dalam air, dan berfungsi untuk memutihkan badan. Produk-produk the Body Shop juga telah dipasarkan secara luas di Indonesia melalui pemegang lisensinya, yakni PT. MONICA HIJAU LESTARI.
Bentuk Pelanggaran :
Pada pertengahan tahun 1996 PT. MONICA HIJAU LESTARI banyak menerima keluhan dari konsumen mengenai produk milk bath (susu untuk mandi) yang berbeda dari produk yang sebelumnya biasa dipakai. Setelah diteliti ternyata produk tersebut tidak sama dengan produk yang dikeluarkan oleh THE BODY SHOP INTERNATIONAL PLC, dan diyakini produk milk bath yang beredar tersebut adalah palsu, dan ciri-ciri produk palsu tersebut, antara lain :
Menggunakan kemasan dari plastik yang dibungkus oleh kain, dan memiliki bentuk yang hampir sama dengan kemasan produk yang asli, namun mempunyai ukuran yang lebih kecil dibandingkan dengan produk yang asli;
1.Milk Bath yang palsu tersebut tidak larut dalam air.
2.Tidak mempunyai pengaruh/khasiat untuk memutihkan tubuh.
3.Dipasarkan dengan sistem direct selling.


Referensi:

Pelanggaran Hak Merek

Contoh Kasus Pelanggaran Hak Merek
Merek merupakan suatu tanda yang berupa gambar atau huruf yang berada dalam suatu produk, terdiri dari warna-warna yang beraneka ragam dengan tujuan agar dapat menarik perhatian konsumen dan meraih keuntungan maksimal. Merek tersebut digunakan di pasaran dalam sistem perdagangan baik berupa barang maupun jasa.

Fungsi dari merek dapat dikatakan sebagai pemberitahu dan pembanding produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan atau seseorang dengan produk dari perusahaan lain atau orang lain. Dapat dikatakan pula fungsi dari merek adalah sebagai jaminan mutu produk tersebut terutama dari segi kualitasnya. Oleh karena itu agar kepemilikan dan merek tersebut diakui oleh konsumen, maka dibutuhkan suatu hak merek agar tidak mudah di salah gunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, seperti menduplikasi merek tersebut dengan merubah beberapa kata dari merek tersebut tetapi jenis produk sama ataupun sebaliknya.

Berikut salah satu contoh kasus merek di indonesia

1. Merek TUPPERWARE vs TULIPWARE di Bandung.
    DART INDUSTRIES INC., Amerika Serikat adalah perusahaan yang memproduksi berbagai jenis alat-alat rumah tangga, di antaranya yaitu ember, panci, toples dan botol, sisir-sisir dan bunga-bunga karang, sikat-sikat, perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur dari plastik untuk menyiapkan, menyajikan dan menyimpan bahan makanan, gelas-gelas minum, tempayan, tempat menyimpan bumbu, wadah-wadah untuk lemari es dan tutup daripadanya, wadah-wadah untuk roti dan biji-bijian dan tutup daripadanya, piring-piring dan tempat untuk menyajikan makanan, cangkir-cangkir, priring-piring buah-buahan dan
tempat-tempat tanaman untuk tanaman rumah dan main-mainan untuk anak-anak dengan berbagai jenis desain yang terbuat dari plastik yang bermutu tinggi. Merek TUPPERWARE sudah terdaftar di Indonesia dibawah no. pendaftaran 263213, 300665, 300644, 300666, 300658, 339994, 339399 untuk jenis-jenis barang seperti tersebut diatas, sedangkan merek TULIPWARE baru mengajukan permintaan pendaftaran merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Produk produk rumah tangga yang diproduksi oleh DART INDUSTRIES INC. telah dipasarkan di lebih dari 70 negara dengan memakai merek TUPPERWARE. TUPPERWARE juga telah dipasarkan di luas di Indonesia melalui Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi, yakni PT. IMAWI BENJAYA.
PT. IMAWI BENJAYA selaku Distributor Nasional sekaligus penerima lisensi produk TUPPERWARE di Indonesia, menemukan produk-produk dengan menggunakan desain-desain yang sama dengan disain-disain produk-produk TUPPERWARE yang menggunakan merek TULIPWARE yang diproduksi oleh CV. CLASSIC ANUGRAH SEJATI yang berlokasi di Bandung.
Bentuk Pelanggaran :
1.Dengan membadingkan antara produk-produk yang menggunakan merek TUPPERWARE dan produk-produk dengan merek TULIPWARE, maka terlihat secara jelas bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh pihak yang memproduksi produk TULIPWARE, sebagai berikut :
2.Terdapat persamaan pada pokoknya antara merek TULIPWARE dengan TUPPERWARE untuk produk-produk yang sejenis
3.Penempatan merek pada bagian bawah wadah dan bentuk tulisan yang sama lebih dominan, sehingga menonjolkan unsur persamaan dibandingkan perbedaannya. Keberadaan produk-produk sejenis yang menggunakan merek TUPPERWARE dan TULIPWARE membingungkan dan mencaukan konsumen mengenai asal-usul barang.
4.Merek TULIPWARE yang dipergunakan pada barang-barang berbeda dengan etiket merek yang diajukan permohonannya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.
DART INDUSTRIES INC. selaku pemilik merek telah memasang iklan pengumuman di beberapa surat kabar, untuk mengingatkan kepada konsumen tentang telah beredarnya produk-produk TULIPWARE, yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan produk-produk TUPPERWARE


Referensi:



Kamis, 21 April 2016

Pengertian dan Dasar Hukum Paten



Pengertian dan Dasar Hukum Paten
Paten
Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada investor atas hasil invensinya di bidang teknologi, uang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

Invensi
Invensi adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Inventor dan Pemegang Paten
Inventor adalah seorang yang secarasendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi .
Pemegang Paten adalah investor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut, yang terdaftar dalam daftar umum paten.

Hak Prioritas
Hak prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari Negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Trade Organization untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di Negara asal merupakan tanggal prioritas di Negara tujuan yang juga anggota salah satu dari kedua perjanjian ituselam pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut.

Konsultan HKI
Konsultan HKI adalah konsultan hak kekayaan intelektual yang secara resmi terdaftar di Direktoral Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.

Hak Eksklusif
Hak yang hanya di berikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan Paten tersebut tanpa persetujuan Pemegang Paten.

Hak Pemegang Paten
1.     Pemegang paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang anpa persetujuan :
a.     dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimport, menyewa, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk di jual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten.
b.     dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a)
2.     Pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi ;
3.     Pemegang paten berhak menuntut orang yang sengaja dan tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan salah satu tindakan sebagaimana yang dimaksud dalam butir 1 di atas.

Lisensi
Lisensi adalah izin yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu

Lisensi Wajib
Lisensi wajib adalah lisensi untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKI , atas dasar permohonan :
1.     Setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI setelah lewat jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu, dengan alas an bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau tidak dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten ;
2.     Permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten diberikan atas dasar alas an bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepenting- an masyarakat ;
3.     Selain kebenaran alas an tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila :
a.     Pemohon dapat menunjukkan bukti yang meyakinkan bahwa ia :
§  mempunyai kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang     bersangkutan dengan penuh
§  mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya;
§  telah berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atas dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tetapi tidak mendapat hasil; dan
b.     DJHKI berpendapat bahwa dengan paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat.
 
Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tenang paten :
1)      Undang-undang No.14 Tahun 2001 tentang Paten (UUP)
2)      Undan-undang No 7 tahun 1994 tentang Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia )
3)      Keputusan Presiden No 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan Paris Convention for The protection of Industrial Property;
4)      Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pemerintah Paten;
5)      Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Isi Surat Paten
6)      Keputusan MenKeh No M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Paten Sederhana
7)      Keputusan MenKeh No M.01-HC.01.10 Tahun 1991 tentang Penyelenggaraan pengumuman paten
8)      Keputusan MenKeh No M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Persyaratan, Jangka waktu, dan Tata cara Pembayaran Biaya Paten
9)      Keputusan MenKeh No M.06-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan pengajuan Permintaan Paten
10)   Keputusan MenKeh No M.07-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Bentuk dan Syarat-syarat Permintaan Pemeriksaan Substantif Paten
11)   Keputusan MenKeh No M.08-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Pencatatan dan Permintaan Salinan dokumen Paten
12)   Keputusan MenKeh No M.04-PR.07.10 Tahun 1996 tentang Sekretariat Komisi Banding Paten
13)   Keputusan MenKeh No M.01-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tata Cara Pengajuan Permintaan Banding Paten
  Pengalihan Paten
Paten atau pemilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena :
1) Pewarisan
2) Hibah
3) Wasiat
4) Perjanjian tertulis atau
5) Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan
 
 
II. LINGKUP PATEN 
 
Paten Sederhana
Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.
 
Paten Dari beberapa Invensi
Dalam permohonan paten dapat diajukan satu invensi atau beberapa invensi akan tetapi harus merupakan satu kesatuan invensi.
Satu kesatuan invensi yang dimaksud adalah beberapa invensi yang memiliki keterkaitan antara satu invensi dengan invensi yang lain, misalnya suatu invensi berupa alat tulis yang baru beserta tinta yang baru. Alat tulis dan tinta tersebut merupakan satu kesatuan, karena tersebut khusus untuk digunakan pada alat tulis baru tersebut.
 
Invensi Yang Tidak Dapat Diberi Paten
Yang tidak dapat diberi paten adalah invensi tentang :
1)      Proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan
2)      Metode pemeriksaan, perawatan , pengobatan dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan
3)      Teori dan metode dibidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
4)      Semua mahluk hidup, kecuali jasad renik serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrologis
 
 
 
III. JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN PATEN
Paten (sesuai dengan ketentutuan dalam pasal 8 ayat 1 Undang Undang nomor 14 tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu selama 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
Paten sederhana (sesuai dengan ketentuan dalam pasal 9 Undang Undang no 14 tahun 2001) diberikan untuk jangka waktu 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan jangka waktu itu tidak dapat diperpanjang.
IV. PELANGGARAN DAN SANKSI
Pidana penjara paling lama 4(empat) tahun dan atau denda paling banyak Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) bagi barangsiapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten  dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan melanggarlainnya.
Pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan atau denda paling banyak  Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) bagi barang siapa yang dengan sengaja dan tanpa hak melanggar hak Pemegang Paten Sederhana dengan melakukan salah satu tindakan yaitu membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan atau menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan produk yang diberi paten dan menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya
V. PERMOHONAN PATEN
Permohonan paten diajukan dengan cara mengisi formuliryang disediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 4 (empat)
a)  surat kuasa khusus, apabila permohonan diajukan melalui konsultan paten terdaftar selaku kuasa
b)  surat pengalihan hak, apabila permohonan diajukan oleh pihak lain yang bukan penemu
c)  deskripsi, klaim, abstrak : masing-masing rangkap 3 (tiga)
 
Deskripsi adalah uraian lengkap tentang invensi yang dimintakan paten. Penulisan deskripsi atau uraian invensi tersebut harus secara lengkap dan jelas mengungkapkan suatu invensi sehingga dapat dimengerti oleh seorang yang ahli di bidangnya. Uraian invensi harus dapat ditulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Semua kata atau kalimat dalam deskripsi harus menggunakan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam bidang teknologi. Uraian tersebut mencakup:
1. Judul invensi yaitu susunan kata-kata yang dipilih untuk menjadi topic invensi. Judul tersebut harus dapat menjiwai inti invensi. Dalam menentukan judul harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut ;
a) Kata-kata atau singkatan yang tidak dapat dipahami maksudnya sebaiknya dihindari
b) Tidak boleh menggunakan istilah merek perdagangan atau perniagaan
2.   Bidang teknik invensi, yaitu menyatakan tentang bidang teknik yang berkaitan dengan invensi
3.  Latar belakang invensi yang mengungkapkan tentang invensi terdahulu beserta kelemahannya dan bagaimana cara mengatasi kelemahan tersebut yang merupakan tujuan dari invensi.
4.   Uraian singkat invensi yang menguraikan secara ringkas tentang fitur-fitur dari klaim mandiri
5.  Uraian singkat gambar (bila ada) yang menjelaskan secara singkat keadaan seluruh gambar yang disertakan
6.  Uraian lengkap invensi yang mengungkapkan isi invensi sejelas-jelasnya terutama fitur yang terdapat pada invensi tersebut dan gambar yang disertakan digunakan untuk membantu memperjelas invensi.
 
Klaim adalah bagian dari permohonan yang menggambarkan inti invensi yang dimintakan perlindungan hukum yang harus diuraikan secara jelas dan harus didukung oleh deskripsi. Klaim tersebut mengungkapkan tentang semua keistimewaan tehnik yang terdapat dalam invensi.
enulisan klaim harus menggunakan kaidah bahasa Indonesia dan lazimnya bahasa tehnik yang baik dan benar serta ditulis secara terpisah dari uraian invensi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisan klaim adalah :
1. Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi boleh berisi tabel, rumus matematika ataupun rumus kimia
2. Klaim tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan
 
Dalam penulisannya klaim dapat ditulis dalam dua cara :
a) Klaim mandiri (independent claim) dapat ditulis dalam dua bagian. Bagian pertama, mengungkapkan tentang fitur invensi terdahulu dan bagian kedua mengungkapkan tentang fitur invensi merupakan invensi yang diajukan. Dalam penulisannya dimulai dari keistimewaan yang paling luas (broadest) lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik (narrower). Klaim turunan (dependent claim) mengungkapkan fitur yang lebih spesifik daripada keistimewaan pada klaim mandiri dan di tulis secara terpisah dari klaim mandirinya
b) Klaim mandiri dapat ditulis dalam satu bagian dan mengungkapkan secara langsung keistimewaan dari invensi terdahulu. Cara penulisannya biasanya juga dimulai  dari keistimewaan yang paling luas lalu diikuti dengan keistimewaan yang lebih spesifik. Penulisan klaim turunannya sama dengan penulisan pada cara 1 tersebut di atas.
 
Abstrak adalah bagian dari spesifikasi paten yang akan disertakan dalam lembaran pengumuman yang merupakan ringkasan uraian lengkap penemuan, yang di tulis secara terpisah dari uraian invensi. abstrak tersebut di tulis tidak lebih dari 200 (dua ratus) kata, yang dimulai dengan judul invensi sesuai dengan judul yang ada pada deskripsi invensi. Isi abstrak invensi merupakan intisari dari deskripsi dan klaim-klaim invensi, paling tidak sama dengan klaim mandirinya. Rumus kimia atau matematika yang benar-benar diperlukan dapat dimasukkan ke dalam abstrak . Dalam abstrak tidak boleh ada kata kata di luar lingkup invensi, terdapat kata-kata sanjungan , reklame atau bersifat subjektivitas orang yang mengajukan permohonan paten. Jika dalam abstrak menunjuk beberapa keterangan bagian-bagian dari gambar maka harus mencantumkan indikasi penomoran dari bagian gambar yang ditunjuk dan diberikan dalam tanda kurung. Di samping itu jika diperlukan gambar secara penuh  disertakan dalam abstrak, maka gambar yang dimaksud harus dicantumkan nomor gambarnya.

Sumber : http://www.patenindonesia.co.id/paten/637-2/